anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyatakan sistem politik dinasti harus dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik umum.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, salah satunya berbagai kepala daerah adalah Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan kebanyakan dimiliki umum, ujar arwani thomafi di jakarta, kamis.
arwani menungkapkan, tidak mampu dipungkiri kalau darah politik mengalir pada suatu keluarga, tapi keuntungan itu tetap mesti dibatasi untuk memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tidak boleh mencalonkan keluarganya dalam Satu kurun waktu setelahnya, kami tidak akan hak yg dipunya mayoritas umum tersebut tersandra melalui hak dinasti itu, kata arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi umum dengan membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih daripada Salah satu bidang, tak cuma politik, namun dapat merambah ke bidang ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, walaupun darah politik tidak bisa dihalangi, tapi melalui pembatasan itu, publik baru memiliki kesempatan membangun demokratisasi selama sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut mesti diatur melalui baik, supaya tidak terjadi penyanderaan hak politik publik, tutur arwani.